Mengapa Anggota DPR Sering Memperjuangkan Kenaikan Gaji Guru?
DOMPU, DOMPUPOST. COM
Dalam beberapa bulan terakhir, dari ruang sidang DPR RI sering sekali terdengar usulan menaikkan gaji guru dari para anggota dewan yang terhormat.
Bahkan usulan terus menggema disetiap rapat DPR RI, usulan kenaikan guru itu mulai dari nominal Rp20 juta, ada yang Rp15 juta, ada yang ke Rp10 juta, sampai akhirnya-akhir ini muncul di angka “harga pas” Rp5 juta per bulan.
Tentu bagi jutaan guru yang mendengarnya, nyanyian dan usulan para wakil rakyat di Senayan ini membuat para guru berpikir harapan mereka akan segera terwujud. Dan bahkan ketika mendengar usulan atau aspirasi itu wajah para guru berbinar-binar gembira.
Tapi, tentu lain dengan orang-orang yang sudah paham dengan gerak-gerik politisi, fenomena ini memicu satu pertanyaan menggelitik: “Kenapa sih, anggota dewan kita hobi banget mendadak jadi pahlawan kesiangan buat urusan gaji guru?
Tentu jawabannya jelas bukan karena mereka baru sadar. Ini soal taktik politik para anggota dewan, karena bagi mereka hanya isu ini yang seksi, murah meriah, dan dijamin bebas risiko. Selain itu keberpihakan para wakil rakyat terhadap nasib guru ini, juga sebagai tameng anti hujat paling ampuh
Apalagi saat ini dimana terjadi efisiansi anggaran dan munculnya dua program besar yang menyedot anggaran negara ratusan triliun, dan bahkan anggaran itu diambil dari dana pendidikan, tentu akan menarik hati para wakil rakyat membahas masalah kesejahteraan guru. Namun sayang program dengan dana yang menyedot perhatian masyarakat luas, para wakil rakyat di Senayan terlihat diam dan tidak bersuara. Tentu saja di dunia politik, mencari isu yang didukung 100% oleh netizen Indonesia itu susahnya minta ampun. Ketika mereka ingin menjual isu pembangunan? Pasti didebat soal utang. Jualan isu subsidi? Pasti dituduh bikin APBN tekor.
Tapi coba sebut kata “Guru”.
Siapa manusia yang tega menghujat anggota DPR yang sedang memperjuangkan Guru? Nah, Isu guru adalah zona nyaman anti-demosi bagi para politisi. Mau dari partai oposisi atau koalisi, kalau sudah pasang muka sedih sambil teriak “Naikkan gaji guru!”, mereka otomatis langsung panen pujian dan bebas dari sasaran tembak kritik publik.
Selain itu juga diera berburu FYP Medsos saat ini, dimana kinerja anggota dewan hari ini tidak lagi diukur dari seberapa tebal tumpukan draf undang-undang yang mereka pelajari sampai matanya berkunang-kunang.
Tapi Tolok ukur sukses hari ini adalah: seberapa sering potongan video mereka masuk FYP TikTok atau Reels Instagram.
Menuntut gaji guru naik belasan juta dengan nada bicara berapi-api dan gebrak meja adalah konten kelas premium buat algoritma media sosial.
Videonya pasti disebar ke grup-grup WhatsApp guru, dikomentari “Aamiin” oleh ribuan akun, dan otomatis mendongkrak popularitas digital si anggota dewan. Selain itu mengusulkan itu Gratis
Enaknya lagi, mengusulkan itu gratis, tidak pakai bayar pajak. Anggota DPR tahu betul bahwa yang memegang kunci brankas negara (eksekutor anggaran) adalah pemerintah. Jadi, kalau nanti pemerintah hanya sanggup menaikkan gaji guru jadi Rp3,5 juta, anggota dewan tinggal cuci tangan bersih-bersih sambil bilang ke konstituen: “Kami sudah minta Rp5 juta, tapi pemerintahnya saja yang pelit.”
Sebuah posisi yang sangat nyaman, bukan?
Selain itu ini juga akan menjadi investasi suara, jangan lupa hukum dasar pemilu: jumlah suara menentukan nasib.
Guru di Indonesia itu jumlahnya jutaan, tersebar dari pusat kota sampai pelosok desa. Mereka punya komunitas yang solid dan, yang paling penting, mereka adalah tokoh yang dihormati di kampungnya.
Mengetuk hati seorang guru sama dengan mengamankan simpati satu keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bagi seorang politisi yang otaknya selalu memikirkan pemilu berikutnya, investasi retorika pada isu guru adalah cara paling murah untuk menanam saham suara yang panennya melimpah.
Dan yang lagi viral saat ini, yakni isu yang paling seksi yang anggota DPR RI perjuangkan, yakni pengalihan guru PPPK Paruh waktu ke PPPK penuh waktu dan PPPK penuh waktu ke PNS.
Mungkin, kita masih ingat anggota dewan Dede Yusuf yang dulu begitu kencang menyuarakan itu. Dan akhir-akhir ini suara itu sudah tidak terdengar lagi. Karena cerita akhir semua tergantung pada kebijakan dan keinginan Presiden. Mungkin kita masih ingat bagaimana presiden Prabowo Subianto membacakan kenaikan gaji hakim yang langsung dieksekusi oleh Kementrian Keuangan RI. Bukan berarti suara anggota DPR RI itu tidak penting, tapi tetap kembali kepada keputusan presiden. (*)
