Inilah beberapa point’ Penting, Yang Diperoleh Dari Rakor Tim Pengendalian Inflasi Daerah
DOMPU, DOMPUPOST. COM
Ada beberapa point penting yang diharapkan dalam rapat ini, yakni terdapat saran dan masukan sebagai solusi agar dapat menghadapi kenaikan harga beras dan potensi kenaikannya di masa depan. Karena itu disampaikan beberapa arahan, pertama diperkirakan panen raya akan berlangsung pada bulan April 2024, dan antisipasi kenaikan harga beras hingga panen raya.
Kedua potensi gagal panen turut mempengaruhi ketersediaan beras, berpotensi produksi berkurang berimbas pada harga, ketiga menjelang dan selama bulan Ramadhan dikuatirkan turut menaikan permintaan dan berpotensi menaikkan harga beras.
Selanjutnya Gerakan Pangan Murah/Operasi Pasar harus intensif dijalankan. Karena untuk gunakan indikator kenaikan harga beras >10% sebagai dasar. (Meskipun dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M- DAG/PER/10/2005 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Pengendalian Gejolak Harga, pada Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Gejolak Harga beras adalah kenaikan harga beras ditingkat konsumen mencapai lebih dari 25 persen dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu).
Untuk diminta kesiapan dan dukungan Bulog dalam menyediakan beras untuk kegiatan GPM/OP.
Adapun kesimpulan dan tindak lanjut dari Rakor pengendalian Inflasi Daerah itu, pertama pemicu harga beras naik : Karena harga gabah naik. Dimana di Kabupaten Dompu diperkirakan 2.893 hektar mengalami gagal panen akibat elnino (minimnya intensitas curah hujan), Kabupaten Sumbawa Barat juga mengalami gagal panen akibat elnino dan banjir, dan sebagian hamparan padi di Kabupaten Sumbawa juga mengalami gagal panen akibat banjir, serta harga gabah di Pulau Lombok di atas 8.000/kg; hal tersebut, menyebabkan gabah
hasil panen di Kabupaten Dompu yang relatif sedikit menjadi rebutan.
Selain itu petani tidak memiliki stock, gabah hasil produksi dijual seluruhnya. pembeli utama gabah Dompu berasal dari penggilingan di Kabupaten Sumbawa, dan beras yang beredar di Dompu kebanyakan berasal dari Kabupaten Sumbawa. Dengan demikian, harga beras yang dibeli sudah termasuk, ongkos transport ke Dompu, biaya produksi, keuntungan
perusahaan, pajak, dan lain-lain. 2. Penanganan jangka pendek. Yakni Melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar (OP) di Bulan Maret 2024. GPM akan dilaksanakan 4 kali, diawali tanggal 6 Maret sebanyak 5 ton beras dengan target 500 KK (@10 kg). Untuk pelaksanaan GPM 3 kali berikutnya, akan direncanakan lebih lanjut oleh Dinas Ketahanan
Pangan dengan Bulog Divre Bima Disiapkan OP oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 6 ton beras menjelang puasa. Guna pelaksanaan GPM dan OP yang lebih tepat sasaran, agar dilakukan pemetaan sasaran dan perluasan lokasi hingga ke pelosok.
Selain itu Bansos Pangan akan dilaksanakan 1 minggu sebelum Ramadhan, untuk target 27 ribu KPM @10 kg total 270 ton beras. Dinas Perhubungan agar melakukan penertiban kendaraan angkut yang membawa hasil bumi (beras) keluar Kabupaten Dompu, agar tidak over dimensi dan over load.
Yang perlu juga dilakukan yakni Penanganan Jangka Menengah pada puncak panen diperkirakan berlangsung pada Bulan April 2024 seluas 6.214 hektar. Bila harga gabah tetap diatas 6.000/kg saat puncak panen, maka dipastikan Bulog tidak dapat melakukan penyerapan gabah petani. Kondisi tersebut dikuatirkan akan memunculkan masalah baru dilapangan. Dan
untuk mengatasi kemungkinan yang tidak diharapkan, maka Pemerintah Kabupaten Dompu akan bersurat kepada Badan Pangan Nasional untuk meminta penyesuaian HPP atau kebijakan lainnya, sehingga Bulog dapat melakukan penyerapan gabah saat panen raya. Selain itu pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Gabah. Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu juga akan membuat regulasi Peraturan Bupati Dompu tentang Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Gabah, sebagai alat kendali distribusi gabah keluar daerah (antar kabupaten/kota), sekaligus untuk menjaga ketersediaan pasokan bagi RMU dan penggilingan lokal (menjaga hilirisasi produk pangan), serta untuk menjaga ketahanan pangan, keterjangkuan dan stabilisasi harga pangan (beras) dalam daerah.
Demikian hasil Rakor Tim Pengendalian Inflasi Daerah terima kasih.
PIMPINAN RAPAT, Wakil
Bupati Dompu
SYAHRUL PARSAN, ST, MT.(Disperindag
Dompu/Jun)
